Catatan Pinggir

Kamis, 03 Februari 2011

Syaifullah Tantang Rudy


BANJARMASIN - Dua kekuatan besar di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel kini saling berhadapan. Sekretaris DPW PPP Kalsel, Syaifullah Tamliha memastikan akan menantang sang ketua, Rudy Ariffin dalam Muswil PPP, Maret 2011 nanti.
Usai menghadiri Muscab PPP Banjarmasin di Hotel Jelita, Syaifullah Tamliha memberi sinyal akan maju dalam Muswil nanti. Menurutnya, dalam Muswil PPP Kalsel, berkas pencalonan ketua akan segera disiapkan. “Kalau diberi amanah, saya tidak akan menolak. Tapi kalau mencalonkan (ketua) tidak mau, karena dari dahulu tidak pernah menginginkan apalagi mengincar jabatan,” kata Syaifullah Tamliha dalam sambutan membuka Muscab PPP Banjarmasin, Senin (31/1).
Ia pun sangsi rekomendasi calon tunggal yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PPP pada pertengahan November 2010 lalu, akan diamini seluruh peserta Muswil PPP Kalsel. “Hingga kini, belum ada kader PPP Kalsel yang belum muncul dan menyatakan pencalonannya,” ujarnya. “Saya bersedia maju, kalau diamanahkan,” sambung Syaifullah.
Mengomentari munculnya M Aditya Mufti Ariffin yang terpilih jadi Ketua DPC PPP Banjarbaru, dan kabarnya dipersiapkan jadi “bumper” sang ayah, Rudy Ariffin dinilai Syaifullah justru tak bisa jadi patokan. “Dalam AD/ART PPP dilarang ketua cabang jadi pengurus provinsi,” cetusnya. Dan, anggota DPR RI tak memungkiri Aditya alias Ovi salah satu basis penyokong Rudy Ariffin. “Dalam ajang demokrasi, kader PPP diharamkan melakoni jual beli suara. Tidak boleh memilih karena uang,” cetusnya.
Diincar Syaifullah, Rudy Ariffin tak mau mengalah. Ia memastikan akan tetap maju dalam Muswil PPP Kalsel. “Insya Allah, saya akan mencalonkan diri lagi,” kata Rudy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalsel, Senin (31/1).
Gubernur Kalsel ini menegaskan berdasarkan persyaratan, dirinya masih bisa mencalonkan kembali jadi ketua. Sebab, jabatan periode 2006-2011 hanya satu periode.
“Dulu itu, saya menjabat pelaksana ketua DPW PPP Kalsel menggantikan Pak Syamsuri Darham. Baru kemudian saya terpilih menjadi ketua DPW PPP Kalsel. Jadi, hitungannya baru satu periode,” kata mantan Bupati Banjar ini.
Disinggung tentang putranya Aditya Mufti Ariffin yang diwacanakan bakal mencalonkan diri sebagai ketua DPW PPP Kalsel, Rudy menyatakan tak mau memprediksi dulu.
“Lihat saja nanti. Pelaksanaan Muswil PPP masih lama. Sekarang, masih berlangsung Muscab di beberapa kabupaten/kota. Semua kemungkinan masih bisa terjadi,” ucapnya.
Disinggung jika forum Muswil PPP Kalsel yang akan memilih dirinya secara aklamasi jadi ketua lagi, Rudy tak mau berkomentar banyak. “Kembali saya tegaskan, lihat saja nanti. Semua ada mekanismenya,” tegas Rudy.(andi oktaviani/farid)

Rabu, 08 Desember 2010

Tabloid Disdik Dipertanyakan

BANJARMASIN- Hadirnya tabloid bulanan Disdik Banjarmasin milik Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin dipertanyakan sejumlah wartawan.
Salah satu wartawan harian di Banjarmasin Bambang, menilai keberadaan tabloid bulanan Disdik sebanyak 12 halaman itu, hanya membuang-buang anggaran pendidikan. Sebab, tabloid itu hanya sekedar informatif tidak bertujuan mencerdaskan kalangan pendidikan seperti yang diamanatkan perundangan.
Selain itu, kata Bambang, tabloid itu sajian beritanya hanya untuk mencari muka dengan Walikota Banjarmasin. Dilanjutkannya, 30 persen anggaran yang diposkan untuk pendidikan itu, tidak disiapkan untuk tabloid tersebut.
Selain itu, wartawan lainya Fani menuturkan, dengan terbitnya Tabloid Disdik akan memancing SKPD lainnya untuk melakukan hal serupa dengan Disdik. Tidak itu saja, pos anggaran yang dipakai “Ini hanya pemborosan anggaran pendidikan yang diambil dari APBD,” katanya.
“Untuk menerbitkan sebuah media cetak, pihak terkait harus mengantongi Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Tetapi tabloid yang langsung dipimpin Kepala Disdik Banjarmasin Nor Ifansyah itu, tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud,” cetusnya, Rabu (8/12).
Senada dengan mereka, salah satu anggota DPRD Banjarmasin M Isnaini mengatakan, tabloid milik Disdik Pemkot Banjarmasin tidak tepat untuk mendukung dan menunjang dunia pendidikan di Banjarmasin. “Sajian beritanya terlihat hanya informatif dari kegiatan-kegiatan Disdik Pemkot Banjarmasin,” tuturnya.
Menurutnya, hadirnya Tabloid itu tidak efektif untuk mendongkrak kualitas pendidikan di Banjarmasin. Sebaiknya, katanya, anggaran disdik yang digunakan untuk kegiatan penerbitan itu digunakan untuk kepentingan pendidikan yang lain. Seperti menerbitkan, buku-buku pengetahuan yang menunjang, dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Banjarmasin yang memprihatinkan. (farid)

Kejari Banjarmasin Tetapkan Satu Tersangka

Dugaan Korupsi Kayuh Baimbai

BANJARMASIN– Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Perusahan Daerah (Perusda) Kayuh Baimbai milik Pemkot Banjarmasin.
“Dalam perkara yang ditangani Kejari Banjarmasin itu, saat ini hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Hadi Purwoto, kepada Media Kalimantan, Rabu (8/12).

Tersangka itu, beber Hadi, yakni Direktur Perusahaan Daerah Kayuh Baimbai Utama Kota Banjarmasin Masmanadi.
Hadi melanjutkan, pihaknya akan terus mengembangkan dugaan korupsi di Perusda yang mengeruk keuangan negara milyaran rupiah itu. Jadi, bebernya, tidak menutup kemungkinan berdasarkan hasil pengembangan, tersangka dalam kasus itu akan bertambah. “Bisa jadi, tersangkanya tidak hanya satu,” tuturnya.
Saat ini, kejaksaan terus berusaha mengembangkan dan membongkar dugaan korupsi di perusahaan milik pemerintah Kota Banjarmasin. Siapa siapa saja yang terlibat hingga digelontorkannya APBD itu, akan ditindak sesuai hukum berlaku.
Untuk kasus itu, terangnya, pihak kejaksaan sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangannnya. Sedangkan kerugian daerah akibat ulah Direktur Peruda Kayuh Baimbai ini senilai Rp 1,3 milyar diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan CV Sumber Cahaya Abadi, dimana pihak Perusda menyerahkan dana sebesar Rp 500,- juta.
Sementara itu Kasi Intelijen Irwan Tajuddin, mengakui kasus tersebut sudah memasuki tahap penyidikan sehingga sudah ditemukan tersangka.
Sekedar mengingatkan, Perusda Kayuh Baimbai Utama mendapatkan suntikan dana APBD Banjarmasin dan aliran dana penyertaan modal dari tahun 2003 hingga 2007 silam. Namun, Perusda dengan Direktur Utama, Masmadi itu terus merugi dan semakin tidak jelas. Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2006 saja tercantum besarnya Modal Awal pada Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp 1 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2003 dan besarnya tambahan pernyataan modal sebesar Rp 750 juta dalam APBD Tahun Anggaran 2006. (farid)

Kamis, 25 November 2010

Tiga Pemkab Rentan Korupsi Dana Reklamasi

BANJARMASIN- Dana reklamasi yang disetorkan pihak perusahaan pertambangan rentan disalahgunakan oleh pejabat terkait. Untuk itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, mendesak pemerintah daerah (Pemda) setempat bersikap transparan terkait penggunaan dana reklamasi tambang.
Menurut, Manajer Kampanye Walhi Kalsel Dwitho Frasetiandy, alokasi dana reklamasi berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Sebab, berdasarkan temuan organisasi lingkungan itu menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali eks lahan tambang yang tidak direklamasi dan menyisakan danau-danau yang airnya mengandung racun asam tambang.
“Jadi patut dicurigai sebagai indikasi adanya korupsi dalam penggunaan dana reklamasi karena reklamasi selama ini cuma seadanya saja, asal-asalan,” katanya kemarin.
Pria yang akrab disapa Andy ini menilai, kecurigaan itu disebabkan kalau selama ini penggunaan dana reklamasi tidak pernah dipublikasikan, dan disosialisasikan. Selain itu, dana reklamasi tersebut dimasukkan ke pos mana juga tidak jelas.
Meski tidak bersedia merinci nama-nama perusahaan pemilik KP yang dimaksud dalam pernyataannya itu, namun fakta tersebut setidaknya ditemukan misalnya di Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. “Kami tidak menyebut perusahaannya, tapi memang itu yang kami temukan di lapangan. Tidak hanya 1-2, tapi banyak sekali,” ungkapnya.
Di UU Minerba diatur bahwa dana reklamasi disetorkan oleh perusahaan kepada pemda dan reklamasi boleh dilakukan oleh perusahaan, pemda, atau pihak ketiga yang ditunjuk. Namun, pasal yang menyebutkan ketentuan-ketentuan tadi justru dinilai Walhi sebagai celah bagi perusahaan untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap kewajiban melakukan reklamasi. “Pengusaha berpikir bahwa dia sudah setor, setelah itu terserah pemerintah mau melakukan reklamasi atau tidak,” cetusnya.
Jadi, UU-nya memang yang tidak kuat mengikat perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka melakukan reklamasi. Apalagi tidak ada sanksi yang berat,” sesalnya.
Terkait hal ini, beberapa waktu lalu Walhi telah mengajukan uji materil UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena UU tersebut dianggap masih belum mengakui hak masyarakat atas ruang hidup terbebas dari usaha penambangan dengan adanya sejumlah pasal karet yang memungkinkan perilaku perusahaan tambang yang telah merusak luas lingkungan dan ruang hidup terus terjadi.
Selain mengubah peraturan perundang-undangan, Walhi juga memandang perlu untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai corporate social responsibility (CSR). Walhi menuding bahwa CSR hanya dijadikan kamuflase untuk menutupi kejahatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan tambang terhadap lingkungan.
“Mereka menutupi kerusakan yang mereka timbulkan dan ‘dosa-dosa’ yang telah mereka lakukan lewat CSR, tapi masyarakat tidak sadar sumber daya alam habis, hutan tidak ada lagi, dan banyak masyarakat kehilangan tanah,” ucapnya. Jika sampai merembes ke pemukiman dan dikonsumsi oleh masyarakat, tentu akan sangat berbahaya. “Pemda terutama kabupaten/kota yang selama ini banyak mengeluarkan izin kuasa pertambangan (KP) harus lebih terbuka lagi, diapakan sebenarnya dana reklamasi itu,” ujarnya. (farid)

Minggu, 21 November 2010

10 Saksi Diperiksa


Terkait Kasus Dugaan Perjalanan Fiktif Dinas Pasar

BANJARMASIN- Setelah menetapkan dua tersangka terkait kasus perjalanan dinas fiktif. Rupanya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin tidak ingin berlama-lama dalam menangani proses dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pasar Banjarmasin.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Banjarmasin M Irwan mengakui, Kejari akan mempercepat proses hukum kasus itu. Untuk itu, proses penyidikan kasus itu ditargetkan rampung sebelum Januari 2011.
“Berkas perkara akan dirampungkan dalam dua bulan terakhir ini,” kata Irwan kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Senin (22/11).
Dengan rampungnya berkas perkara itu, lanjutnya, maka secepatnya akan dikirim ke pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk disidangkan.  
Saat ini, pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan untuk sepuluh saksi terkait, dan besok rencananya akan dimintai keterangannya seputar dugaan perjalanan dinas yang dindikasikan fiktif itu.
Untuk kasus itu, beber Irwan, pihaknya sudah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Dinas Pasar Banjarmasin Sukadani, dan bawahannya Mariani Mardi. Bawahannya itu dijadikan tersangka, dikarenakan berperan sebagai pejabat pelaksana tekhnis kegiatan dengan mengeluarkan manipulasi surat perintah jalan. “Keriguan negara dalam kasus itu kurang dari Rp 100 juta,” terangnya.
Disinggung penambahan tersangka, Irwan belum bisa memastikan. Sebab, untuk saat ini pihaknya hanya melihat dua orang yang berperan dalam kasus itu, sehingga layak dijadikan tersangka. “Lihat perkembangannya,” katanya.
Saat ditanya apakah ada hal lain yang bisa terindikasi dugaan korupsi pada Dinas Pasar, selian kasus perjalanan fiktif? Irwan enggan menjawab. Menurutnya, pihak kejari akan memproses hukum sesuai kewenangannya. Jadi, tegasnya, jika dalam perkembangan kasus ditemukan dugaan korupsi lainnya dalam dinas tersebut. Pihaknya tidak segan-segan akan memprosesnya. “Kita tunggu saja hasil perkembangan kasusnya,” tuturnya. (farid)

Kamis, 11 November 2010

LKP3M Tunggu Respon Hearing di DPRD Kalsel

BANJARMASIN- Setelah melayangkan surat pengaduan ke DPRD Kalsel pekan lalu untuk hearing (dengar pendapat) berkait dugaan legalitas PT Arutmin Indonesia di areal PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) di wilayah DU 322 yang masuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru, Direktur Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalimantan Selatan, Irwansyah masih menunggu respon Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah.
Hal ini diungkapkan Irwan (sapaannya) kepada wartawan, Kamis (10/11) kemarin. “Berdasarkan prosedur pengaduan ke DPRD Kalsel, kami telah mengirimkan surat untuk dengar pendapat ke Ketua DPRD Kalsel dan telah diterima staff beliau. Namun hingga hari ini, kami masih menunggu respon atau balasan surat mengenai agenda pertemuan dengan komisi (Komisi I dan Komisi III) yang membidangi masalah legalitas pertambangan ini,” ungkap Irwan.
Sebelumnya, setelah menyampaikan press release ke media-media cetak,  temuan LKP3M tentang legalitas PT Arutmin Indonesia di areal PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) di wilayah DU 322 yang masuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru ini, mendapat respon dari beberapa anggota DPRD Kalsel, Walhi, Aspektam, dan Aspera.
Mekanisme inipun juga telah diusulkan Anggota Komisi I Bidang Hukum DPRD Kalsel, Ir Soegeng Soesanto M.AP. “Kita pasti serap aspirasi yang mau disampaikan LKP3M menyangkut mempertanyakan legalitas PT Arutmin Indonesia di DU 322 tersebut. Dan kami menunggu surat pengaduan yang nantinya dialamatkan ke Ketua DPRD Kalsel, dan setelah itu pasti akan ditembuskan atau didisposisikan ke Komisi I dan Komisi III. Intinya kami siap memfollow up pengaduan tersebut,” ungkap Soegeng.
Setelah surat itu nantinya ditembuskan ke Komisi I dan III, lanjutnya, maka mekanismenya akan dibentuk tim gabungan untuk menindak-lanjuti pengaduan tersebut. “Langkah pertama tentunya kita lakukan hearing (dengar pendapat, red), kemudian kita akan panggil dinas-dinas terkait, dan tentunya juga yang diadukan, pihak PT Arutmin,” paparnya.  
Sementara itu respon mengenai dipertanyakannya legalitas  PT Arutmin Indonesia di areal PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) di wilayah DU 322 itu, juga berkembang ke arah kerusakan lingkungan. Hal ini mendapat perhatian serius dari Direktur Ekesekutif Walhi Nasional, Berry Furqon. Berry sepakat dengan pandangan sejumlah anggota dewan, kalau PT AI dan beberapa pemegang PKP2B lebih cenderung menyumbang kerusakan lingkungan daripada menyumbang ke kas daerah.
“Secara umum, yang namanya pertambangan batubara sifatnya adalah merusak lingkungan, tanpa adanya pengawasan atau monitoring dari seluruh pihak, dipastikan lambat laun  Kalsel akan hancur akibat aktifitas pertambangan, khususnya secara akumulatif dari PT Arutmin Indonesia dan pemegang PKP2B lainnya,” tegas Berry.
Sebelumnya, Irwansyah, Direktur Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalimantan Selatan, mempertanyakan legalitas PT Arutmin Indonesia yang bekerja di lokasi atau areal PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), khususnya di wilayah DU 322 yang masuk di dua wilayah Kabupaten, Tanah Laut dan Kotabaru dengan cakupan luas wilayah 12.473 Ha.
Selama ini sering terjadi permasalahan atau sengketa lahan di lapangan, PT AI selaku pemegang PKP2B, terkesan seenaknya mengakui titik-titik kordinat PT BA adalah milik mereka.
Saat ditanya legalitas peta batas wilayah PKP2B, urainya, PT AI selalu bermodalkan peta wilayah (kordinat) hasil buatan mereka sendiri, ditambah Kuasa Pertambangan (KP) milik PT BA berdasarkan Keputusan Dirjen Pertambangan Umum 245.K/2014/DDJP/ 1995 (DU-314/Kalsel), yang mana saat itu diperoleh PT BA dan menempatkan PT AI hanya sebagai kontraktornya saja untuk areal seluas 737,98 Ha di Kabupaten Kotabaru.
Padahal, berdasarkan Kepmen 680 tahun 1997 yang mengatur Keppres No 75 tahun 1996, seluruh KP sudah kembali ke Negara, termasuk milik PT BA sendiri, jadi sejak saat itu sudah sangat jelas PT AI tidak ada sangkut pautnya lagi dengan PT BA. Anehnya, PT AI setiap ada menghadapi sengketa, selalu mengakui kalau lahan DU 322 tersebut adalah milik mereka.
Yang sangat mengherankan, setiap kali ditanya penambang rakyat atau masyarakat, PT AI selalu menunjukan peta wilayah atau kordinat yang hasil buatan mereka sendiri.
Parahnya lagi di Dinas Pertambangan, tambah Irwansyah, apabila penambang rakyat dan masyarakat yang dihadapkan masalah ini berusaha mempertanyakan legalitas PT AI tersebut, jawaban mereka selalu urusannya ke pihak Pusat, alias tak mampu mengatasi sendiri sesuai kewenangan Otonomi Daerah. “Memang sudah jadi rahasia umum, kalau PT AI ini sarat dengan kepentingan politis dan kekuasaan. Bukan hanya dinas terkait saja di daerah yang ‘melempem’, aparat berwajib sebagai ujung tombak penegakan hukum pun seperti tak berani ‘menyentuh’. Mestinya, aparat berwajib bisa dengan jeli menindak pelanggaran-pelanggaran PT AI yang terjadi di lapangan, termasuk legalitas PT AI yang tidak sedikit juga yang bermasalah. Tapi sayangnya, hingga detik ini yang muncul ke permukaan adalah keberpihakan aparat berwajib kepada PT AI. Apalagi kalau bicara soal hirarki, seorang oknum aparat berpangkat Kombes sekalipun, tak akan mampu menindak PT AI apabila ada oknum jenderal di Mabes Polri yang sudah menyalakan ‘lampu merah’,” sindirnya.(aris)