BANJARMASIN - Terus merugi dan semakin tidak jelas, itulah nasib perusahaan milik Pemkot Banjarmasin yang dibentuk tujuh tahun silam dimasa kepemimpinan Walikota Banjarmasin Sofyan Arfan (Alm).
Banyaknya desakan baik dari masyarakat maupun kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Banjarmasin agar manajemen PD Kayuh Baimbai Utama (KBU) segera melaporkan posisi keuangan dan bertanggung jawab atas penggunaan suntikan dana yang jumlahnya Miliaran Rupiah mulai 2003 lalu melalui penyertaan modal APBD Banjarmasin.
Namun sayangnya, pihak Pemkot Banjarmasin sendiri masih terkesan menutup - nutupi aliran dana penyertaan modal dari tahun 2003 hingga 2007 silam. Entah kenapa aliran dana yang semestinya tercatat setiap tahunnya oleh bendahara Pemkot Banjarmasin dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) seakan tidak ingin dipublikasikan secara terbuka kepada umum.
" kita masih menunggu kordinasi dengan Bagian Umum dan Walikota Banjarmasin, sehingga kami belum bisa sebutkan kemana saja dan berapa banyak dana yang berapa persis dana dan siapa saja yang menerima suntikkan dana itu setiap tahunnya," ungkap Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, Devi Hartatai kepada MK, Senin (5/7) lalu.
Namun Devi sapaan akrabnya, memastikan pihaknya hanya sebagai pelaksana kebijakan perbendharaan keuangan daerah karena terkait penyertaan modal sebuah perusahaan daerah (perusda) adalah dana APBD. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis diserahkan kembali kepada Bagian Umum Setdakot Banjarmasin.
"Dananya memang diambil dari kas daerah, namun yang mnyerahkan adalah Bagian Umum sesuai dengan porsi dan tugasnya sesuai aturan, bukan oleh BKD." tambahnya.
Sementara itu, salah seorang sumber terpercaya di Bagian Umum yang enggan namanya dikorankan menyatakan pihaknya tidak terlalu mengingat aliran dana itu lantaran telah lama terjadi dan pihaknya hingga saat ini masih mengumpulkan data pendukung mulai tahun 2003 lalu.
Namun sayangnya, pihak Pemkot Banjarmasin sendiri masih terkesan menutup - nutupi aliran dana penyertaan modal dari tahun 2003 hingga 2007 silam. Entah kenapa aliran dana yang semestinya tercatat setiap tahunnya oleh bendahara Pemkot Banjarmasin dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) seakan tidak ingin dipublikasikan secara terbuka kepada umum.
" kita masih menunggu kordinasi dengan Bagian Umum dan Walikota Banjarmasin, sehingga kami belum bisa sebutkan kemana saja dan berapa banyak dana yang berapa persis dana dan siapa saja yang menerima suntikkan dana itu setiap tahunnya," ungkap Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, Devi Hartatai kepada MK, Senin (5/7) lalu.
Namun Devi sapaan akrabnya, memastikan pihaknya hanya sebagai pelaksana kebijakan perbendharaan keuangan daerah karena terkait penyertaan modal sebuah perusahaan daerah (perusda) adalah dana APBD. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis diserahkan kembali kepada Bagian Umum Setdakot Banjarmasin.
"Dananya memang diambil dari kas daerah, namun yang mnyerahkan adalah Bagian Umum sesuai dengan porsi dan tugasnya sesuai aturan, bukan oleh BKD." tambahnya.
Sementara itu, salah seorang sumber terpercaya di Bagian Umum yang enggan namanya dikorankan menyatakan pihaknya tidak terlalu mengingat aliran dana itu lantaran telah lama terjadi dan pihaknya hingga saat ini masih mengumpulkan data pendukung mulai tahun 2003 lalu.
"Dalam setiap pemberian dana biasanya diserahkan oleh Sekretaris kepada manajemen KBU, namun saya tidak ingat lagi karena sudah beberapa kali dilakukan pergantian sekretaris dan datanya juga tidak ada," pungkasnya.(farid/hendra)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar