Catatan Pinggir

Jumat, 28 Mei 2010

PNS Diwanti-Wanti

BANJARMASIN, MK – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muchlis Gafuri mewanti-wanti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, agar tidak “memanfaatkan” statusnya.
      Plh Gubernur Kalsel ini, mengatakan, dengan puluhan tahun jadi PNS, dan selama itu juga sudah menikmati duit negara. “Baik uangnya yang benar-benar, maupun yang gimana, terserahlah. Tapi, kan sudah puluhan tahun jadi anak emas negara. Bahkan PNS mendapatkan kenaikan gaji yang lumayan,” katanya. “Bicara mewah ya tidak, tapi paling tidak kita lebih beruntung daripada warga negara kebanyakan,” singgungnya.
      ‘‘ Nah, saat inilah kita berpihak kepada rakyat, yang harus kita tunjukan mengabdi kepada masyarakat. Jangan lagi mememikirkan diri kita sendiri,’’ wantinya dihadapan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kalsel, di Graha Mukarti Disnakertras Kalsel.
      Hendaknya, program-program yang timbul di tiap instansi pemerintahan betul-betul berpihak, dan berguna kepada rakyat. ‘‘Jangan nanti setelah program selesai, malah jaksa memanggil, pihak kepolisaan melidik, PPK (Panitia, red) ditangkap,’’ celetuknya.
      “Itu yang saya tidak memahami, kenapa bisa terjadi perilaku yang menyimpang seperti itu. Karenanya, sudah saatnya ditinggalkan sekarang,” cetusnya.
      Dicontohkan Muchlis, ada program kerja, tapi yang menikmati PNS yang punya program lebih dulu, baru kemudian orang lain. Seperti, honor perjalanan dinas, upah kerja, uang makan minum. “Belum lagi ada yang fiktif dan mark-up. Ini insting, naluri manusia, wajar saja, dan kita paham saja,” lirihnya.
      Namun, sebutnya, ada lagi yang paling antik. Misal ada kegiatan atau program kerja yang diusulkan. Tapi, belum lagi dilaksankan, bahkan DIPA belum terbuka, sudah menyusun revisi. Sebab, ada yang tidak kebagiaan jatah, dan ketinggalan perjalanan dinas-dinasan.
      Berarti, kata Muchlis, itu bukan contoh kegiatan yang berpihak untuk kepentingan masyarakat, sebab tidak disusun secara benar. Untuk itu, perlu ada “sikap” agar visi misi pemerintah bisa tercapai secara optimal. (farid)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar