BANJARMASIN, MK - Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk hakim kurang optimal, terkesan sebagai formalitas dan hanya memenuhi kuantitas daripada kualitas.
Tidak hanya itu, papar salah pembicara pada seminar menyoal peran hakim sebagai garda terakhir keadilan, H Al'an Basyier SH. Menurutnya, penerimaan hakim termasuk PNS seringkali jadi "proyek" oknum tertentu.
Ini berbeda dengan sistem perekrutan perusahaan swasta, yang sangat menghargai kualitas atau kemampuan. Oleh karenanya, lanjutnya, perekrutan karyawan baru bisa tidak menghasilkan, lantaran pelamar tidak memenuhi kriteria atau standar kualifikasi mereka.
"Jadi ada ambang batas minimal untuk diterimanya calon pegawai. Ini yang tidak ditemukan pada penerimaan PNS dan Hakim," ucap salah satu hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ini, di Gedung Serba Guna Unlam, kemarin.
Untuk itu, kata dia, selayaknya perlu pembelajaran dan pendidikan, serta pelatihan bagi yang diterima menjadi Calon PNS maupun calon hakim.
Dalam seminar yang menghadirkan pembicara Wakil Ketua Komisi Yudisial M Thahrir Saimima, Hakim Agung RI Dr Abdurrahman, Ketua Pengadilan Agama Dra Hj Mahmudah M, Advokat Dr Masdari Tasmin SH MH, dan Akedemisi H Syaifuddin SH MH itu. Al'an juga menginginkan, hakim-hakim memiliki integritas dan kemampuan analitika.
Ia juga menyinggung, kurangnnya pendapatan yang diterima hakim dibandingkan pejabat Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan serta dengan hakim di negara lain.
Tidak hanya itu, jaminan keamanan dan keselamatan hakim sering diabaikan. "Tidak seperti negara maju yang memiliki petugas keamanan sendiri," singgung Al'an. (farid)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar