BANJARMASIN – Kepala Penelitian dan Pengembangan HAM pada Kementerian Hukum dan HAM Kalsel Hafis Abbas mengingatkan, warga Kalsel agar jangan mempermainkan masalah hak dan kewajiban hukum, apalagi jika menyangkut anak.
Menurutnya, perbuatan demikian merupakan pelanggaran hukum dan HAM, karena menelantarkan kepentingan orang lain. “Apalagi jika korbannya adalah anak. Ini akan ditindak tegas sesuai amanat UU No 23 tahun 2002 tentang Anak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, kebebasan yang dijamin undang-undang sekarang ini jangan sampai disalahgunakan, bahkan menyangkut hak-hak anak.
“Maksudnya, kebebasan jangan sampai melanggar kepentingan orang lain. Apalagi melanggar kepentingan umum, norma agama, etika, adat dan sebagainya,” ujar Abbas dalam acara MoU implementasi layanan kesehatan dalam memenuhi hak anak Kalsel di gedung Abdi Persada, Banjarmasin.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, pemerintah perlu menanamkan kesadaran hukum dan HAM sedini mungkin, tanpa membedakan suku dan golongan.
Pemerintah, lanjut Rudy, harusnya memberikan perhatian khusus untuk jaminan pertumbuhan anak yang terarah. Selain itu, mengoptimalkan hak anak dalam layanan kesehatan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
“Jangan sampai terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap anak. Harus ada jaminan dan perlindungan, sehingga anak bisa diandalkan untuk masa depan,” ucap Rudy dalam sambutannya.
Bukan itu saja, atensi terhadap anak dan kelompok termarginalkan harus lebih diprioritaskan. Seperti anak yatim, gelandangan, pengemis, dan orang yang baru keluar dari Lapas. “Sebab mereka adalah warga negara yang punya hak dan kewajiban,” tuturnya.
Khusus untuk anak, jelas Rudy, meski dalam keadaan darurat harus mendapatkan perhatian yang lebih. “Misal, kala terlibat permasalahan hukum, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Ia harus dimanusiawikan, sebab jika tidak akan menimbulkan dampak psikis seperti trauma dan lainnya,” tandas Rudy.(farid)
Menurutnya, perbuatan demikian merupakan pelanggaran hukum dan HAM, karena menelantarkan kepentingan orang lain. “Apalagi jika korbannya adalah anak. Ini akan ditindak tegas sesuai amanat UU No 23 tahun 2002 tentang Anak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, kebebasan yang dijamin undang-undang sekarang ini jangan sampai disalahgunakan, bahkan menyangkut hak-hak anak.
“Maksudnya, kebebasan jangan sampai melanggar kepentingan orang lain. Apalagi melanggar kepentingan umum, norma agama, etika, adat dan sebagainya,” ujar Abbas dalam acara MoU implementasi layanan kesehatan dalam memenuhi hak anak Kalsel di gedung Abdi Persada, Banjarmasin.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, pemerintah perlu menanamkan kesadaran hukum dan HAM sedini mungkin, tanpa membedakan suku dan golongan.
Pemerintah, lanjut Rudy, harusnya memberikan perhatian khusus untuk jaminan pertumbuhan anak yang terarah. Selain itu, mengoptimalkan hak anak dalam layanan kesehatan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
“Jangan sampai terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap anak. Harus ada jaminan dan perlindungan, sehingga anak bisa diandalkan untuk masa depan,” ucap Rudy dalam sambutannya.
Bukan itu saja, atensi terhadap anak dan kelompok termarginalkan harus lebih diprioritaskan. Seperti anak yatim, gelandangan, pengemis, dan orang yang baru keluar dari Lapas. “Sebab mereka adalah warga negara yang punya hak dan kewajiban,” tuturnya.
Khusus untuk anak, jelas Rudy, meski dalam keadaan darurat harus mendapatkan perhatian yang lebih. “Misal, kala terlibat permasalahan hukum, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Ia harus dimanusiawikan, sebab jika tidak akan menimbulkan dampak psikis seperti trauma dan lainnya,” tandas Rudy.(farid)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar