BANJARMASIN - Jajaran Polda Kalsel saat ini sedang menelisik kawasan tambang yang diduga ilegal atau tak punya kelengkapan perizinan.
Namun, Polda Kalsel masih merahasiakan perusahaan dan di kawasan mana saja penelisikan dilakukan. “Yang jelas salah satunya milik H Asmuni, yang melakukan penambangan tanpa izin di areal PKP2B PT Arutmin Satui,” ungkap Plh Direktur Reskrim Polda Kalsel AKBP Helfi Assegaf.
Tindakan Polda Kalsel tersebut, imbuhnya, untuk menegaskan komitmen POLRI dalam penertiban penambang ilegal.
Soal penertiban tambang ilegal, sambungnya, mantan Kapolda Kalsel Brigjen Pol Anton Bachrul Alam selagi menjabat pernah meminta perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah hukumnya supaya mengurus dan melengkapi perizinan, bila tidak tetap kena penertiban. Pasalnya penertiban pertambangan akan jalan terus, dan tak akan tebang pilih, baik pemegang Kuasa Pertambangan (KP) maupun Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Penertiban pertambangan yang berkelanjutan tak ada pretensi lain, kecuali semata-mata untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang merupakan negara hukum. "Karena itu sangat keliru atau tak benar kalau ada anggapan ataupun isu yang menyebutkan penertiban pertambangan yang belakangan ini gencar dilakukan bermuatan politis," ujar perwira menengah polisi berpangkat dua bunga melati tersebut.(aris)
Namun, Polda Kalsel masih merahasiakan perusahaan dan di kawasan mana saja penelisikan dilakukan. “Yang jelas salah satunya milik H Asmuni, yang melakukan penambangan tanpa izin di areal PKP2B PT Arutmin Satui,” ungkap Plh Direktur Reskrim Polda Kalsel AKBP Helfi Assegaf.
Tindakan Polda Kalsel tersebut, imbuhnya, untuk menegaskan komitmen POLRI dalam penertiban penambang ilegal.
Soal penertiban tambang ilegal, sambungnya, mantan Kapolda Kalsel Brigjen Pol Anton Bachrul Alam selagi menjabat pernah meminta perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah hukumnya supaya mengurus dan melengkapi perizinan, bila tidak tetap kena penertiban. Pasalnya penertiban pertambangan akan jalan terus, dan tak akan tebang pilih, baik pemegang Kuasa Pertambangan (KP) maupun Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Penertiban pertambangan yang berkelanjutan tak ada pretensi lain, kecuali semata-mata untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang merupakan negara hukum. "Karena itu sangat keliru atau tak benar kalau ada anggapan ataupun isu yang menyebutkan penertiban pertambangan yang belakangan ini gencar dilakukan bermuatan politis," ujar perwira menengah polisi berpangkat dua bunga melati tersebut.(aris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar